Yogyakarta, suarapasar.com – Pengadaan barang dan jasa tidak hanya memenuhi kebutuhan organisasi pemerintah, tetapi menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Best Practice Mini Kompetisi dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing di Hotel Fortuna Suites Malioboro, Rabu (3/11/2025). Kadri menegaskan bahwa Pemkot Yogyakarta terus mendorong penguatan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan inovatif.
Konsolidasi sebagai saran KPK telah diterapkan pada beberapa jenis belanja seperti jasa keamanan, jasa kebersihan, dan ATK, serta mulai direncanakan pada sektor konstruksi untuk meningkatkan efisiensi.
“Melalui forum ini, para pelaku pengadaan diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik terbaik, strategi konsolidasi, dan pengendalian kontrak yang lebih efektif,” ungkapnya seperti dikutip dari laman Pemerintah Kota Yogyakarta.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Yogyakarta, Joko Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa mini kompetisi dan konsolidasi melalui e-procurement menjadi strategi penting menghadapi dinamika regulasi dan tuntutan transparansi.
“Materi dalam FGD ini dirancang untuk menjawab isu strategis pengadaan pemerintah, terutama terkait praktik terbaik mini kompetisi di sektor konstruksi, konsolidasi pengadaan melalui e-procurement, sampai pendalaman aspek hukum dalam pengendalian kontrak,” jelasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat profesionalitas dan integritas pengadaan serta menjadi ruang kolaborasi pelaku pengadaan di Kota Yogyakarta dan DIY.
Forum ini menghadirkan empat sesi materi utama dari Pemprov Jawa Timur, LKPP RI, dan Polda DIY. Materi mencakup Best Practice Mini Kompetisi, penyusunan KAK, mekanisme pemilihan penyedia, dan strategi mitigasi risiko konstruksi. Sesi Konsolidasi Pengadaan melalui E-Purchasing menekankan efisiensi harga dan penyederhanaan proses, termasuk mekanisme pengajuan etalase konsolidasi. Pendalaman Aspek Hukum dan Pengendalian Kontrak menyoroti potensi risiko hukum dan pentingnya akuntabilitas untuk mencegah kerugian negara.
Sesi lainnya menghadirkan sosialisasi aplikasi SIAP oleh Direktur Utama PT Integra Indonesia, Yuda Wicaksana Putra. Yuda Wicaksana Putra menjelaskan bahwa SIAP adalah aplikasi digitalisasi persiapan pengadaan yang terintegrasi dengan data APBD. Pengadaan yang sebelumnya menggunakan dokumen Word, PDF, dan email kini dapat diselesaikan dalam satu aplikasi yang memudahkan pengukuran pekerjaan, pemantauan paket, serta identifikasi penanggung jawab.
“Dengan SIAP, tracking proses menjadi jauh lebih mudah. Kita bisa melihat pelimpahan paket, PPK penanggung jawab, hingga tahapan pengadaan secara real-time melalui dashboard,” ujar Yuda.
Salah satu fitur unggulan SIAP adalah dashboard eksekutif yang mengintegrasikan data dari e-Katalog, RUP, dan SPSE. Melalui dashboard yang terkoneksi dengan JSS, pimpinan daerah seperti Wali Kota dan Sekda dapat memantau kondisi pengadaan tanpa laporan manual. Fitur persiapan pengadaan juga memungkinkan unggahan dokumen seperti surat permohonan, DPA, RUP, spesifikasi teknis, HPS, hingga dokumen katalog elektronik yang tersimpan otomatis. Aplikasi ini turut mendukung pemanggilan penyedia, penilaian kinerja, hingga pelacakan tenaga ahli dan peralatan.
Yuda menegaskan bahwa SIAP dirancang sebagai aplikasi menyeluruh pengelolaan pengadaan dari perencanaan hingga evaluasi.
“Aplikasi ini akan mempermudah seluruh proses pengadaan dan memastikan prosesnya lebih tepat waktu serta terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.(prg,wur)
