Pemda DIY Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian, Dukung Target Nasional Pertahankan 87% Lahan Baku Sawah

Yogyakarta (18/11/2025), suarapasar.com – Pemda DIY menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk mempertahankan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) secara nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian di wilayah DIY.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Adi Bayu Kristanto, usai mendampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rakor Penataan Ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Indonesia. Sri Sultan mengikuti rakor secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Selasa (18/11).

Bayu mengatakan Pemda DIY berpegang pada Perda RTRW DIY Nomor 10 Tahun 2023 yang menetapkan lebih dari 74 ribu hektare lahan pertanian untuk dilindungi dari alih fungsi. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menambahkan, pihaknya kini mengevaluasi Raperda RTRW Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo, dengan harapan luas lahan pertanian dapat bertambah melalui penetapan regulasi baru tersebut.

Turut mendampingi Sri Sultan dalam rakor ini, Kepala Dinas Pertanian DIY Aris Eko Nugroho dan Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata. Rakor juga membahas dukungan kebijakan mitigasi bencana hidrometeorologi untuk memperkuat ketahanan pangan.

“Karena itu, kita butuh membentuk tim bersama untuk membuat peta lahan, sehingga menjadi jelas dan pasti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dialihfungsikan. LBS di Indonesia terdiri dari Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” paparnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyampaikan perlunya dorongan tambahan bagi daerah untuk menekan angka alih fungsi lahan produktif. Ia mengusulkan pemberian insentif bagi daerah yang berkomitmen menjaga lahan pertaniannya.

“Saya kira perlu adanya insentif kepada daerah yang betul-betul melakukan kepatuhan perlindungan lahan produktif. Misalnya dengan penambahan alat pertanian, produk pertanian, atau penambahan anggaran pertaniannya. Kami pun siap untuk mendukung pemberian insentif ini,” paparnya.

Rakor ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI dengan Mendagri Tito Karnavian sebagai pimpinan. Hadir pula Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dan Kepala BIG Muh Aris Marfai.(prg,wur)