Pemkot Yogyakarta Dukung Perumahan Berbasis Koperasi, Fokus Penataan Bantaran Sungai

Kraton, suarapasar.com – Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan dukungannya terhadap kerja sama antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait pembangunan perumahan berbasis koperasi, khususnya dalam penataan kawasan permukiman di bantaran sungai. Program ini dinilai sejalan dengan kegiatan bedah rumah yang diinisiasi Pemkot Yogyakarta dengan prinsip gotong royong.

Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam acara Festival Pamer Kampung pada Minggu (13/7/2025), dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.

Penandatangani kesepakatan bersama dalam pembangunan perumahan berbasis koperasi oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta disaksikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.
“Kami siap untuk mendukung program ini dan untuk Kota Yogyakarta,” kata Hasto saat menjadi narasumber dalam Rembug Kampung Kutha di Festival Pamer Kampung di Plaza Ngasem.

Hasto menyampaikan bahwa konsep perumahan berbasis koperasi dinilai tepat karena mampu menggerakkan ekonomi skala kecil. Ia juga mengapresiasi gagasan Kalijawi mengenai kepemilikan sertifikat lahan secara kolektif melalui koperasi. Saat ini, di Kota Yogyakarta telah berdiri 45 Koperasi Merah Putih yang diarahkan untuk mengelola usaha sektor riil seperti batik cap Segoro Amarto reborn serta penyediaan sembako di warung dan toko kampung.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat menjadi narasumber dalam Rembug Kampung Kutha.
“Tepat sekali arahan Pak Wamen, koperasi punya aset dan bisa mengelola perumahan, di Kota Yogyakarta. Bagi saya ini baru dan harus dicoba kepemilikan sertifikat secara kolektif di koperasi. Ini saya kira luar biasa,” tuturnya.

Ia menegaskan, Pemkot juga telah menjalankan program bedah rumah setiap akhir pekan secara gotong royong tanpa mengandalkan APBD maupun APBN. Fokus program ini adalah rumah tidak layak huni yang berdiri di atas lahan tanpa sertifikat atau lahan menumpang.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah memaparkan program kementeriannnya.
Sedangkan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyambut baik inspirasi dari masyarakat Paguyuban Kalijawi dalam penataan permukiman warga di bantaran sungai dengan konsep gotong royong melibatkan koperasi. Hal itu mendorong Kementerian PKP mempererat kerja sama antar kementerian untuk mewujudkan cita-cita bersama 3 juta rumah dan janji presiden mengaktifkan masyarakat dalam pembangunan perumahan. Adapun program dari Kementerian PKP ada 3 yaitu renovasi perumahan, renovasi kawasan dan pembangunan rumah vertikal di perkotaan.

“Pembangunan perumahan jangan melibatkan pengusaha besar, tapi harus turun menjadi usaha masyarakat. Dalam hal ini bentuk paling konkret adalah koperasi,” ujar Fahri.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan keterangan terkait dukungan koperasi dalam pembangunan perumahan.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga mendukung kolaborasi dalam pembangunan perumahan masyarakat berbasis koperasi. Pihaknya berharap dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kemenkop dan Kementerian PKP bisa mempercepat rencana dan target pemerintah dalam membangun perumahan bagi masyarakat.

“Kita mendorong membangun perumahan berbasis koperasi. Mulai dari pengadaan tanah, membangun rumah dan mengelola perumahan. Jadi ada pendekatan baru yang bisa membantu memecahkan masalah dalam pengadaan tanah dan membangun rumah,” tambah Ferry.

Ketua Paguyuban Kalijawi Ainun Murwani memberikan penjelasan terkait kegiatan Paguyuban Kalijawi yang menggerakan ibu-ibu bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni.
Sementara itu Ketua Paguyuban Kalijawi Ainun Murwani mengatakan Kalijawi ingin memperluas kolaborasi bahwa gerakan untuk mencapai keamanan bermukim yang menjadi cita-cita Kalijawi menjadi gerakan dan berdampak lebih luas. Paguyuban Kalijawi beranggotakan para perempuan yang tinggal di bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo. Dia menyampaikan anggota Kalijawi berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni dengan menabung Rp 2 ribu. Mengingat masyarakat di bantaran banyak bekerja di sektor informal sehingga tidak bisa mengakses program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dari proses pengorganisasian, menabung dan menabung dijadikan ritual untuk mengajak ibu-ibu berperan aktif dalam pembangunan. Di Notoyudan ada 61 KK yang nggendong, mengindung dan keamanan bermukim tidak aman. Konsep yang kami usulkan adalah koperasi membeli lahan, warga mengangsur lewat koperasi, pembangunan diajukan ke PUPR Kota Yogyakarta,” pungkas Ainun.(prg,wur)