Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis H.E. Mohamad Oemar, bersama tim Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melakukan kunjungan ke Universitas Gadjah Mada, Senin (15/12). Kunjungan tersebut disambut Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, di Ruang Rektor Gedung Pusat UGM, bersama Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc., serta jajaran pimpinan lainnya.
Pertemuan tersebut membahas proses aksesi Indonesia ke OECD sebagai forum internasional strategis yang menandai langkah penting Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan posisi ekonomi global. Aksesi ini sejalan dengan upaya pemerintah yang telah menyerahkan Initial Memorandum sebagai wujud keseriusan Indonesia dalam memenuhi standar dan peninjauan kebijakan OECD.
Duta Besar RI untuk Prancis, H.E. Mohamad Oemar, mengapresiasi peran aktif UGM dalam mendukung proses aksesi tersebut. Ia menilai keterlibatan institusi akademik sangat penting untuk memperkaya asesmen selama proses peninjauan kebijakan oleh OECD. Hal senada disampaikan Head of South and Southeast Asia, Global Relations and Cooperation Directorate OECD, Alex Boehmer, yang menekankan bahwa universitas memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan nasional hingga daerah, termasuk dalam konteks desentralisasi.
“Hal ini penting bagi tim kami untuk memahami kompleksitas lingkungan kebijakan di Indonesia,” ujarnya seperti dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada.
Rektor UGM menyatakan kesiapan universitas untuk memfasilitasi kolaborasi lintas disiplin ilmu melalui 18 fakultas dan dua sekolah yang dimiliki UGM. Kontribusi tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk kesejahteraan sosial dan kesehatan. Sementara itu, Wakil Rektor UGM Danang Sri Hadmoko menilai penjajakan kerja sama ini bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa di berbagai jenjang. Ia menekankan pentingnya sinergi multipihak dalam riset kebijakan publik dan pembangunan. “Saya pikir keterlibatan mahasiswa termasuknya peneliti muda, dosen, bahkan mahasiswa doktoral, akan sangat berguna untuk kita semua,” tekannya.
Senior Legal Advisor, Directorate for Legal Affairs OECD, Natalie Limbasan, menambahkan bahwa pemahaman konteks domestik Indonesia menjadi kunci dalam proses aksesi. Kolaborasi riset dinilai dapat menggali perspektif masyarakat di berbagai wilayah serta memperkuat pemahaman atas tantangan kebijakan yang beragam. Menanggapi pertanyaan Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas’udi, terkait peran pendidikan tinggi, Natalie menjelaskan bahwa sektor pendidikan tinggi menjadi salah satu tahapan akhir peninjauan OECD dengan fokus pada kualitas pendidikan dan kesiapan lulusan.
Menutup pertemuan, Rektor UGM menegaskan bahwa momentum aksesi OECD selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi terkait konsep universitas berdampak. “Sehingga kolaborasi ini menjadi peluang berharga bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi nyata dalam reformasi pendidikan dan pembangunan nasional,” ujarnya.(prg,wur)
