Umbulharjo, suarapasar.com – Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali melakukan High Level Meeting (HLM) untuk mengevaluasi kondisi inflasi hingga pertengahan 2025. Dalam pertemuan yang digelar Selasa (22/7/2025) tersebut, terungkap bahwa inflasi Kota Yogyakarta masih berada dalam batas aman, meskipun sejumlah komoditas pertanian dinilai perlu mendapat perhatian khusus karena rawan memicu lonjakan harga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Kota Yogyakarta pada Juni 2025 mencapai 0,28 persen secara bulanan (mtm) dan 2,35 persen secara tahunan (yoy). Penyumbang utama inflasi antara lain angkutan udara, cabai rawit, bawang merah, dan kacang panjang.
“Banyak produk dan hasil bumi (pertanian) yang sensitif dengan kenaikan harga perlu kita antisipasi karena sangat berpengaruh pada kenaikan inflasi,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan dalam HLM TPID Kota Yogyakarta, Selasa (22/7/2025).
Wawan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) DIY dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ia mendorong TPID Kota Yogya untuk terus menggali informasi dan menjalin komunikasi yang intensif dengan BI, serta membangun ekosistem yang tangguh dari hulu ke hilir dalam pengelolaan pangan.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo menyebutkan bahwa inflasi Kota Yogya masih berada dalam rentang target nasional, yakni 2,5 persen plus minus 1. Menurutnya, menjaga inflasi di kisaran tersebut penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan masyarakat.
“Karena tentu kalau (inflasi) terlalu rendah itu juga tidak nyaman, utamanya bagi pengusaha. Tapi kalau terlalu tinggi juga tidak nyaman bagi masyarakat. Memang kita harus bisa mencari titik tengah yang betul-betul menarik untuk semua,” terang Sudibyo seperti dikutip dari laman Pemerintah Kota Yogyakarta.
Sudibyo menambahkan, pengendalian inflasi tahun ini menuntut sinergi lebih kuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang mengedepankan prinsip 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ia juga menyoroti posisi Yogya sebagai kota wisata yang memiliki beban konsumsi lebih tinggi karena turut melayani wisatawan.
“Yogya ini sebagai kota pariwisata, sehingga kita perlu mencermati betul terkait dengan konsumsi (pangan). Karena tidak hanya dikonsumsi masyarakat Yogya, tapi juga oleh wisatawan. Ini yang perlu betul-betul kita perhatikan,” tambahnya.
Sedangkan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Pemkot Yogyakarta Putut Purwandono menyampaikan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, mulai dari pemantauan harga rutin, operasi pasar, hingga kerja sama antar daerah. Ia menyoroti inovasi seperti Food Station yang dikembangkan BUMD Jogjatama Vishesha sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di daerah non-produksi seperti Kota Yogya.
“Sebagai daerah yang tidak memproduksi bahan pangan Kota Yogyakarta melakukan kebijakan yang inovatif dalam pengendalian inflasi daerah. Sebagai contoh inovasi Warung Mrantasi dan Kios Segoro Amarto yang akan tetap kami terus melanjutkan karena memiliki peranan nyata dalam pengendalian inflasi di Kota Yogyakarta,” ucap Putut.(prg,wur)
